Jual Isu Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas

BANDUNG – Politisi Partai Golkar, Siti Aisyah mengaku optimistis dapat memenangkan kursi DPR RI. Salahsatunya dengan menawarkan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Jawa Barat di Pemilihan Legislatif 2019.

”Saya yakin menang di Pileg 2019 untuk DPR RI, karena ada dua isu yang akan saya tawarkan kepada masyarakat Jabar khususnya daerah pemilihan 6, Kota Bekasi dan Depok yang diketahui kesehatan dan pendidikan masih buruk,” tuturnya, Bandung, kemarin (7/8).

Lebih lanjut Siti Aisyah yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar DPRD Jabar menjelaskan, dua permasalahan atau isu yang akan ditawarkan yaitu, pendidikan dan kesehatan. Menurutnya dua hal itu masih belum merata khususnya kualitasnya di beberapa wilayah di Jabar khususnya di desa, perbatasan dan daerah luar lainnya.

“Pendidikan tidak hanya berbicara sektor formal, tetapi informal juga ada, dan dilapangan Kita melihat angka putus sekolah masih banyak padahal anggaran (dari pusat dan daerah) cukup tinggi, dan program sekolah informal pun banyak,” jelasnya.

Diakui, dirinya tidak hanya fokus menawarkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat Jabar tetapi khususnya bagi perempuan yang sampai saat ini masih banyak perempuan yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi karena berbagai alasan.

”Nah, pemerataan pendidikan yang saya tawarkan adalah tidak hanya bagi masyarakat Jabar tetapi bagi perempuan, dimana kondisi di Jabar saat ini masih rendah kualitasnya,” katanya.

Selain itu terang Ketua KNPI Jabar ini, permasalahan lain yang akan ditawarkan kepada masyarakat Jabar yaitu, mengenai evaluasi pengelolaan SMA, MA dan SMK oleh Provinsi Jabar yang ternyata dalam implementasinya berdampak terhadap kesejahteraan guru. Tidak semua guru SMA, MA dan SMK di Jabar lebih sejahtera setelah pengeloaannya menjadi kewenangan Provinsi Jabar.

”Hal ini mengingat beban APBD Provinsi Jabar yang masih menyesuaikan, meskipun begitu saya akan dorong evaluasi aturan ini,” terangnya.

Sebab, Provinsi Jabar dibebani oleh pengelolaan SMA, SMK dan MA di 27 kabupaten dan kota, memang diakui ini sangat berat tetapi pihaknya berjanji akan mendorong aturan ini untuk dievaluasi melihat dampak positif dan negatifnya serta bagian mana yang harus diperbaiki.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan