”Pada akhir periode ini, seharusnya Pemerintah berhenti menipu rakyat dengan melakukan pencitraan dan harus fokus membuat kebijakan yang berorientasi kesejahteraan dan kedaulatan rakyat,” tegas dia.
Ketua Kema Unpad, Izmu menambahkan apapun alasan pemerintah dalam menaikan harga BBM nonsubsidi. Kebijakan tersebut dinilainya tetap saja menyengsarakan rakyat banyak, dan realitas di lapangan tidak semua masyarakat pun menerima atas kebijakan ini.
”Baru setengah perjalanan di 2018 ini, terhitung sudah dua kali pemerintah menaikkan harga BBM tanpa sosialisasi menyeluruh sehingga terkesan sangat mendadak,” tambahnya.
Untuk itu BEM se Jawa Barat menuntut Presiden Joko Widodo beserta jajaran kementerian terkait untuk segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut. Terutama pada kelompok masyarakat menengah supaya tidak menambah beban rakyat.
Dihubungi terpisah Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional (PAN), M. Hasbullah Rahmad menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi wajar. Karena kata dia, naiknya harga untuk penyesuaian dari naiknya harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik, yang sudah mencapai rata-rata 75 dolar per barel.
”Kalau yang naik BBM bersubsidi seperti premium, jelas kita berkeberatan. Mengingat BBM bersubsidi memang diperuntukkan masyarakat miskin, kalau yang naik yang nonsubsidi ya wajar saja mengikuti harga minyak dunia,” tuturnya.
BBM nonsubsidi seperti, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex harganya ditentukan oleh mekanisme pasar. Selain itu jenis BBM nonsubsidi inipun diperuntukkan masyarakat kelas menengah atas atau orang kaya. Jadi, pihaknya menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini tidak akan sangat berpengaruh ke masyarakat miskin.
”BBM nonsubsidi kan mengikuti mekanisme pasar. Apabila ada naik kurang dari Rp 600 atau bahkan Rp 1.000 ya wajarlah. Toh ini yang naik jenis BBM yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah atas bukan yang biasa dibeli oleh masyarakat miskin,” tegas dia.
Meski demikian, untuk meredam keresahan sebagian masyarakat berkaitan dengan munculnya rasa kekhawatiran atas peralihan konsumsi masyarakat dari BBM non subsidi ke yang bersubsidi. Maka, pihaknya mengimbau PT Pertamina untuk melakukan pengawasan dengan menggandeng aparat.
