“Strateginya adalah, bagaimana kita mengkolaborasikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan, yang harus sesuai dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Bandung,” ucapnya.
Sebelumnya Dadang menerangkan, agar Pemkab Bandung bisa mempertahankan opini WTP dari BPK yang pada tahun 2017 ini menjadi prestasi yang kedua kalinya, karena beberapa tahun sebelumnya, hasil pemeriksaan BPK yang diterima Pemkab Bandung, selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kinerja seluruh PD, ASN juga masyarakat yang telah memberikan dedikasi, kerja keras, komitmen dan doa untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Semoga bisa menjadi motivasi untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. ” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa, mengatakan, kualitas laporan yang disampaikan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat untuk tahun anggaran 2017 sudah lebih baik, Namun lanjutnya, opini WTP bukan berarti tidak ada catatan untuk dilakukan perbaikan.
“Antara kepatuhan terhadap peraturan kualitas laporan keuangan Jawa Barat dengan implikasinya tahun ini umumnya lebih baik, relatif semakin baik, namun itu bukan berarti tidak ada catatan, semuanya harus terpicu meraih predikat terbaik,” pungkasnya. (yul)
