Selain itu, menurut Yogi, opini WDP sejatinya hanya salah satu dari banyak apresiasi laporan yang keuangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Di sisi lain, Kota Bandung tahun 2017 juga mendapat predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi (SAKIP) predikat A dari Kementerian Pendayagunaan dan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Ini menandakan bahwa reformasi birokrasi di Pemkot Bandung insya Allah sudah berjalan dengan baik” ungkapnya.
Dalam amatannya, persoalan aset adalah pekerjaan berat yang dihadapi Ridwan Kamil yang menuntut upaya dan perhatian lebih tidak hanya dari Ridwan Kamil, juga dari seluruh pemangku kepentingan pemerintahan di Kota Bandung. “Apa yang dilakukan Ridwan Kamil untuk membereskan masalah aset sudah cukup banyak, perlu dukungan lebih luas lagi, agar urusan ini bisa selesai, dan kota Bandung meraih WTP,” tegasnya.
Yogi menegaskan, raihan WTP untuk Kota Bandung sebenarnya hanyalah soal waktu. Setidaknya, dalam amatannya, Ridwan Kamil sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki predikat tersebut. “Ini hanya masalah waktu saja, toh banyak juga sekarang, kepala daerah dapat WTP tapi malah dicokok KPK, kan tidak bagus juga.” jelasnya.
Ditambahkannya, capaian predikat WTP ini juga tidak terlalu signifikan. “Justru penguatnya adalah berbagai macam penghargaan yang diraih Kota Bandung untuk tata kelola pemerintahan yang baik.” pungkasnya. (*)
