“Harga persiswanya jauh dibawah biaya TO yang mencapai Rp 20 ribu persiswa lah. Uangnya kami bayarkan sambil berjalan ke K3S nya,”katanya.
Ketika diklarifikasi mengenai masalah ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melalui Kepala Seksi (Kasie) Kurikulum Aas Siti Asidah sepertinya enggan untuk bertanggung jawab.
Dia beralasan, kalau urusan pembuatan dan penggandaan soal UKK sepenuhnya kewenangan sekolah masing masing yang merujuk pada rambu rambu yang diberikan Dinas Pendidikan.
Kemudian pihak membuat dan menggandakan soal berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Guru (KKG).
Baca Juga:Disdukcapil Kejar Target Pencetakan E-KTPCegah Debat Kembali Rusuh
Aas melanjutkan, kesalahan pembuatan soal UKK ini bisa dikatakan aneh. Sebab, pihak kepala sekolah dan pengawas menjadi penjamin mutu pendidikan. artinya, mereka harus lebih tahu sebelum soal dibuat.
“Jadi selain Kasie, Kabid di Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Pengawas juga adalah penjamin mutu pendidikan. Tapi nanti akan saya cek ke lapangan apa sebenarnya yang terjadi,” tutup Aas. (rus/yan)