BANDUNG – Politisi PDI Perjuangan dan Golkar sepakat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Jabar menindak tegas atas dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Pada debat terakhir, paslon nomor tiga ini sengaja membentangkan kaos yang bertuliskan #2019gantipresiden usai menyampaikan pernyataan penutup di acara Debat Publik yang diadakan di Kampus UI, Depok Senin (14/5).
Menurut Politisi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi Sundari proses tahapan acara Debat Publik yang diselenggaran KPU Jabar di UI Depok awalnya berjalan baik dan kondusif. Namun, ironisnya di detik-detik akhir muncul kericuhan akibat pasangan calon nomor urut tiga membentangkan kaos yang bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Secara otomatis hal tersebut memicu kemarahan tim pasangan calon lainnya karena dinilai melanggar aturan kampanye.
”Atas kasus dugaan pelanggaran ini (yang dilakukan pasangan calon nomor urut tiga). Saya minta yang berwenang yaitu, KPU dan Bawaslu Jabar menindak tegas, apabila hal-hal tersebut benar melanggar aturan,” tuturnya saat ditemui di DPRD Jabar, Bandung, kemarin (15/5).
Lebih lanjut Ineu mengatakan, hal yang memicu kemarahan terutama bagi tim pemenangan dan kader PDI Perjuangan kemarin bukan hanya masalah Presiden Joko Widodo. Namun, akibat tindakan pasangan calon Asyik yang tidak pantas atau bukan pada tempatnya. Sebab, kemarin itu konteksnya acara Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar bukan Pemilihan Presiden, sehingga secara otomatis tindakan membentangkan kaos dengan tulisan tagar 2019 ganti presiden memicu amarah tim pemenangan pasangan calon lainnya.
”Pilpres 2019 itu kan ada tahapannya dan terjadwal oleh KPU, seharusnya pasangan calon nomor urut tiga bisa menahan diri karena Pilpres itu ada waktu dan tempatnya,” katanya.
Selain itu jelas dia, baik tim pemenangan maupun kader sampai relawan pasangan calon nomor urut dua (Tb Hasanudin-Anton Charliyan) sangat berharap proses acara Debat Publik berjalan lancar dan sesuai aturan serta konteks.
“Tapi disayangkan, acara tersebut justru dicederai oleh tindakan tersebut dan jelas itu tidak beretika apalagi konteksnya membentangkan alat peraga (kaos bertuliskan tagar 2019 ganti presiden) yang tidak berhubungan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar,” jelasnya.
