BANDUNG – Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pesta demokrasi yang seharusnya bisa diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Namun faktanya, belum semua warga negara punya kesempatan yang sama terutama dalam mengakses informasi tentang perhelatan politik itu. Salah satu yang belum optimal menerima akses tentang pemilu selama ini adalah penyandang disabilitas.
Padahal sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, penyandang disabilitas punya hak politik yang sama. Penyandang disabilitas punya hak yang sama dengan warga negara lainnya dan partisipasi mereka dijamin oleh negara melalui peraturan itu.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar), Yayat Hidayat, angka partisipasi di kalangan penyandang disabilitas dalam pemilu dan pilkada mengalami penurunan. Pada pemilu 2014 lalu, dari sekitar 11 juta penyandang disabilitas, hanya 2,8 juta orang saja yang terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah 2,8 juta tersebut partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen sedangkan 24,89 persen pemilih akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
Jumlah partisipasi ini pun hanya pada pemilu presiden karena persentase pemilih kalangan ini jauh lebih kecil saat pemilu legislatif maupun pemilukada. Selain itu sosialisasi mengenai pengenalan atas ruang aksesbilitas hak politik bagi penyandang disabilitas belum optimal.
Oleh karena itu, KPU Jawa Barat menjalin kerjasama dengan 30 kampus di seluruh Indonesia, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta (PTS) di Jawa Barat. Ini merupakan upaya KPU Jabar untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.
Satu dari kerjasama itu dijalin dengan Telkom University (Tel-U) berupa kompetisi pembuatan aplikasi (Apps Challenge) memudahkan para tuna rungu untuk bisa ikut andil dalam Pilgub Jabar 2018. Selain itu, dengan adanya kompetisi bertema “Kesetaraan Disabilitas dalam Politik” ini, diharapkan bisa memberikan wawasan mengenai politik kepada pemilih pemula khususnya penyandang disabilitas tunarungu.
Menurut Dekan Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University, Ade Irma Susanty, Ph.D, kompetisi ini merupakan bentuk kontribusi Telkom University, khususnya Fakultas Komunikasi dan Bisnis dalam mendorong kreatifitas mahasiswa Indonesia dalam mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi.