NGAMPRAH– Untuk menutupi biaya pemulihan infrastruktur dalam pelayanan air bersih, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung Barat PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) berencana bakal menaikkan tarif pelayanan air bersih. Pengajuan kepada bupati sudah dilakukan tinggal menunggu surat keputusan (SK) melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Direktur BUMD PT PMgS Denny Ismawan menjelaskan, sudah lima tahun terakhir, tarif pelayanan air bersih tidak mengalami kenaikan. Sementara, biaya produksi dan pemeliharaan sarana dan prasarana terus mengalami kenaikan. “Karena dengan tarif lama kami tidak bisa menutupi biaya infrastruktur di lapangan. Hal ini menyebabkan beberapa sarana dan prasarana yang sudah digunakan sejak lama tidak banyak yang dilakukan pemulihan,” katanya di Kantor BUMD, Jalan Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Rabu (18/4).
Menurut dia, saat ini tarif air bersih yang dilayani BUMD KBB berkisar Rp 2.000-Rp 4.000 per meter kubik, bergantung pada jenis sambungan, yang terdiri atas rumah tangga, sosial, dan niaga. Stagnasi tarif sejak lima tahun terakhir menyebabkan perputaran keuangan BUMD tersendat.
Hal itu terlihat dari turunnya laba BUMD pada 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2015, laba dari pelayanan air bersih mencapai Rp 533 juta, sedangkan tahun 2016 turun menjadi 299 juta.
Meski berencana menaikkan tarif, lanjut dia, pihaknya harus menunggu surat keputusan bupati.
Sebab, sebagai BUMD, kenaikan tarif harus mempertimbangkan pelayanan publik. “Berbeda dengan swasta, bisa saja menaikkan tarif berapa saja. Kalau BUMD, di samping bisnis, kan juga melayani publik. Jadi tidak bisa naik tarif seenaknya,” ujar Denny.
Denny juga mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum bisa menambah infrastruktur, seperti pemasangan pipa. Di Kantor BUMD pun, saat ini sejumlah pipa masih tersimpan karena belum ada dana untuk pemasangannya.
Saat ini, pipa BUMD yang sudah terpasang, yaitu sepanjang 160 km, yang mengalirkan air dari Sungai Cijanggel dan Cibanteng kepada 3.000-an pelanggan. “Kami targetkan bisa menambah hingga 5.000 pelanggan, tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Jika ingin usaha BUMD terus berkembang, menurut Denny, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia mengungkapkan, dibutuhkan sedikitnya tambahan modal hingga Rp50 miliar dari pemerintah daerah untuk membuat perputaran bisnis di BUMD sehat. “Secara bertahap kami juga akan mengajukan anggaran lagi karena memang kebutuhan kita sangat banyak,” tandasnya. (drx)
