Emil memberi sedikit masukan dan saran untuk BumDes Kuningan. Menurut dia, meskipun pola promosi dan etalasenya sudah berjalan baik, masih perlu ada peningkatan di sisi desain dan kemasan. Menurut Kang Emil seringkali terjadi di banyak daerah, produknya sudah bagus tapi dari sisi penampilan kurang memerhatikan selera pasar.
”Kita bisa buat tapi enggak tahu selera pasar. Itu ada ilmunya, tugas gubernur nanti yang tim marketing produk dan mengawinkan dengan desain,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Bumdes Kabupaten Kuningan Haerun mengatakan, dari 361 desa yang ada di Kuningan baru separuhnya yang memiliki BumDes. Kendala yang terjadi selama ini selain masih terbatasnya sumber daya manusia yang bisa mengelola bisnis, selain permodalan di tiap desa juga berbeda.
”Ada yang Rp 5 juta, Rp 10 juta bahkan Rp 200 juta. Tiap desa kan beda-beda. Tapi intinya, kita bisa kalau bekerjasama dan tugasnya asosiasi menjadi holding dari BumDes ini,” kata Haerun.
Selama ini Asosiasi BumDes telah mengelola enam unit usaha yakni Gedung Olah Raga, Unit Pengelolaan Ikan Rakyat, Kios Desa, Waserda, Wisata, dan Pengolahan Sampah. Menurut dia selama ini pengelolaan bisnis masyarakat desa berasal dari ide masyarakatnya sendiri. Hal ini terjadi karena potensi desa yang berbeda-beda.
”Di Tambakbaya misalnya pengolahan ikan lele dari mulai ternak sampai diolah seperti pengasapan, kerupuk tulang lele, itu ada. Babakan Reuma bikin gemblong yang dikemas berbagai rasa, Desa Gunung Keling bikin busur panah dari yang miniatur sampai yang asli, sudah sering dikirim ke Jakarta. Jadi kami sedang menggali potensi ini,” tuturnya.
Berkembangnya UKM di sejumlah desa di Kabupaten Kuningan pun diakui Haerun berdampak positif menurunkan tren urbanisasi. Menurut dia jika selama ini kaum muda desa di Kuningan sering hijrah ke Semarang atau Yogyakarta, kini banyak yang memilih tinggal di desa dan bergabung dengan kelompok usaha. ”Karena di sini ada yang dikerjakan. Upahnya sekitar Rp 1,5 juta sampai Rp 3 jutaan per bulan,” pungkasnya. (yan/rie)
