NGAMPRAH – Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengklaim bahwa angka pengguran di Indonesia mencapai 5,5 persen. Bahkan, jumlah tersebut merupakan nilai terendah dari sejak era reformasi.
Dirinya mengatakan, Kementrian juga saat ini tengah mengkaji program untuk memberikan bantuan pendanaan bagi para korban pemutusan hubungan kerja, berikut juga keluarganya.
Namun, Dia mengakui, persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Kendati begitu, permasalahan kemiskinan ini harus diselesaikan secara bersama.
’’Ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Walaupun secara statistik, sekarang ini kan kemiskinan dan ketimpangan sosial menurun.’’jelas dia di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Rakernas IKA PMII) di Lembang kemarin (5/3)
Salah satu penyebab kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah masalah gap kompetensi atau ketimpangan kompetensi tenaga kerja.
Seseorang itu miskin, karena pendapatannya yang rendah. Pendapatannya rendah, karena pekerjaannya tidak berkualitas. Pekerjaannya tidak berkualitas, karena pendidikan dan keterampilannya rendah.
“Kenapa pendidikan dan keterampilannya rendah, karena dia miskin. Mutar begitu terus, kan? Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Yang pertama adalah penguatan akses dan mutu, vocational training dan retraining, sehingga setiap orang berkesempatan untuk meningkatkan skil,” katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, maka orang yang berpendidikan rendah tetap berkesempatan meningkatkan kemampuannya, sehingga kariernya dapat berkembang. Yang kedua, kata Hanif, ialah kebijakan sosial untuk mendukung penguatan akses dan mutu vocational training dan retraining tersebut.
“Nah, di situ ada dua kebijakan sosial yang sedang dikaji pemerintah. Skills development fund, itu skema mengenai pembiayaan pelatihan,” pungkas dia. (drx/yan)
