Selama proses dari penyelidikan hingga penyidikan pada kasus penyelewengan anggaran dinas DPRD, pihaknya mengklaim tidak mengalami kendala berarti sekalipun anggota dewannya sudah berganti.
“Untuk proses pencarian data dan dokumentasi terkait kasus itu tidak ada kesulitan sampai sejauh ini. Mantan anggota dewan yang ada dalam perjalanan dinas tersebut, tentunya semua akan kami mintai keterangan,” katanya.
Dari dua kasus penyelewengan uang negara, pihaknya belum bisa memberikan jumlahnya sebab nilai kerugian negara masih dalam pengumpulan data dan penghitungan.
“Kan terbantu juga dengan keterangan dari saksi dan pengumpulan alat bukti. Tentunya setelah semuanya dikumpulkan, kami akan koordinasi dengan BPKP untuk menetapkan nilai kerugian negara,” pungkasnya. (ziz/yan).
Dalam pertemuan tersebut Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi Robin Sihombing, S. IP ingin mempertanyakan bagaimana pembahasaan anggaran belanja untuk DPRD-SU dan Sekretariat DPRD-SU pada APBD TA.2018.
