Selain itu Indra mengkritisi dunia pendidikan yang banyak terjamah urusan politik. Contohnya kepala dinas pendidikan di daerah diduduki oleh pejabat yang tidak berlatar belakang pendidikan. ’’Karena tim sukses, didudukkan sebagai kepala dinas pendidikan. Padahal tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan,’’ tuturnya.
Rencana pemerintah mengangkat guru honorer juga cenderung beraroma politik. Bisa dikaitkan dalam rangka mencari dukungan jelang pemilihan Presiden 2019 nanti. Dia menjelaskan hasil evaluasi dari Kemendikbud, kualitas guru honorer saat ini belum bagus. Sehingga tidak bisa dipaksakan untuk diangkat menjadi guru honorer.
Indra berharap pemerintah segera menetapkan cetak biru arah pembangunan pendidikan nasional. Sehingga meskipun ada pergantian rezim presiden, menteri pendidikan, gubernur, bupati, dan walikota, tetap sesuai arah yang sudah ditetapkan. ’’Seperti membangun rumah, kalau ada desainnya, siapapun tukangnya akan sesuai dengan yang direncanakan,’’ jelasnya. (jun/wan/lyn/rie)