Dirinya menambahkan, kendala yang dialami oleh BP Perda selama ini ungkap Habib, karena kebanyakan raperda yang masuk dari Eksekutif atau Pemerintah Provinsi terhambat oleh kurang siapnya OPD pengusul raperda terutama aspek kajian akademisnya yang masih belum layak di bahas di DPRD Jabar.
’’Maka, kepada para OPD untuk mempersiapkan terlebih dahulu draf kajian akademis Raperda yang akan diusulkan dengan baik,” tutup Habib. (mg2.yan)
