”Bisa jadi Jawa Barat di kompetensi gurunya, di Aceh bisa jadi karena alat penunjangnya, alat peraganya atau fasilitas dan sebagainya,” jelasnya lagi.
Menurut Yomanius, yang menjadi persoalan selama ini adalah tindaklanjuti dari penyelenggaraan Unas setelah ada pemetaan potensi permasalahan pendidikan di daerah. Untuk itu, dirinya menilai UN menjadi tidak efektif jika hanya dijadikan alat pemetaan dan bukan referensi untuk membuat kebijakan.
“Kalau kebijakan nasionalnya masih general tidak mengacu pada kebutuhan-kebutuhan spesifik di lokal ya percuma dilaksanakan Unas,” tandasnya. (mg1/rie)