Di tempat yang sama Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto kembali menekankan jajarannya untuk sama sama mewaspadai perselisihan antar dua instansi tersebut. Bahkan, pihaknya tengah menggodok metode yang tepat guna menangani apabila terjadi permasalahan antar TNI dan Polri di lapangan. ”Kalau terjadi perselisihan atau pertengkaran saya anggap dua-duanya salah. Nanti kita akan membuat suatu pola penanganannya seperti apa, sehingga mungkin jadi contoh provinsi lain untuk penanganan masalah seperti ini,” kata Agung.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Kejaksaan yang sama-sama merupakan lembaga eksekutif, dengan demikian perlu adanya sinergitas yang kuat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
”Kita sama-sama eksekutif hanya beda tupoksi saja TNI, Polri, dan Kejaksaan, saya katakan ini adalah pemerintah dan harus menjalankan sesuai dengan tupoksinya, perlu sinergi yang sangat kuat,” kata Ahmad Heryawan.
Dijelaskan Gubernur yang kerap disapa Aher itu, pemerintah memiliki tupoksi sebagai pelaksana pembangunan dan pemerintahan secara umum. Sementara Polri bertugas menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), dan TNI bertugas menjaga pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara.
”Kami tadi membangun dan saling meningkatkan komitmen bahwa kita sama-sama eksekutif untuk membangun kerjasama dan sinergitas kedepan demi untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat,” kata dia.
Dia melanjutkan, setiap institusi memiliki undang-undangnya sendiri. Dengan masing-masing undang-undang tersebut, Aher mengharapkan akan mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
“Dengan undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang Kepolisian, undang-undang TNI kita diharuskan bersinergi satu sama lain, menyatupadukan mengharmoniskan, untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat kita,” kata dia. (mg1/ign)
