oleh

Bedakan KTP Umat Beragama

jabarekspres.com, JAKARTA – Kemendagri kaji alternatif pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di antaranya adalah membedakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk umat beragama dengan penghayat kepercayaan.

Alternatif-alternatif yang disiapkan Kemendagri itu terungkap dalam Forum Ukhuwah Islamiyah di kantor MUI kemarin (17/11). Pertemuan ini dipimpin Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin dan menghadirkan Menag Lukman Hakim Saifuddin serta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakhrullah.

Baca Juga:  Tampil Stylish di Hari Raya Idul Fitri dengan Amazfit, Smartwatch Teknologi Terdepan

Awalnya Kemendagri dalam forum ini membawa dua alternatif untuk menjalankan putusan MK terkait hak sipil penghayat kepercayaan. Yakni, mengubah kolom ’’agama’’ menjadi ’’agama/kepercayaan.’’

Bagi umat beragama, kolom ini ditulis Islam, Kristen, dan lainnya. Sedangkan bagi para penghayat, kolom ini ditulis Penghayat Kepercayaan.

Alternatif kedua adalah menambah kolom di dalam KTP. Kolom ’’agama’’ tetap dipertahankan bagi para pemeluk agama. Kemudian di bawahnya ditambah lagi kolom ’’kepercayaan’’. Bagi pemeluk agama, yang diisi kolom agama. ’’Sebaliknya bagi penghayat, yang diisi kolom kepercayaan,’’ tutur guru besar ilmu lembaga dan pranata hukum itu.

Baca Juga:  Vaksin Nusantara Tuai Banyak Pro Kontra

Ternyata tawaran dua alternatif mendapat respons negatif dari MUI. ’’Jika dimasukkan nanti aliran kepercayaan setara dengan agama. Mari dicari solusi lainnya,’’ kata Ma’ruf.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga