jabarekspres.com, BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Gerindra, Abdul Haris Bobihoe mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018.
Namun, peningkatan APBD tersebut masih diimbangi berbagai kekurangan yang belum terealisasi di lapangan dan masih perlu adanya penambahan pada beberapa sektor program.
“Memang kita melihat ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu ya, tapi kemudian masih ada beberapa kekurangan di sana-sini tentang realisasi di lapangan ini yang perlu kita tingkatkan,” kata Haris ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, kemarin (02/10)
Haris menilai, masih ada beberapa program yang belum pas penempatannya dan masih pelu peningkatan. Untuk itu, dia pun meminta Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya di tahun 2018 sebelum masa jabatannya berakhir.
“Di sektor pendidikan dan kesehatan terutama yang jadi sorotan kita, kalau insfrastruktur saya kira sudah bagus,” kata dia.
Dikatakan Haris, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2018 yang mencapai Rp3,3 Triliun itu akan dialokasikan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan. Sedangkan, sisanya untuk memenuhi janji-janji Guberur yang belum terealisasi.
“Ya pasti pendidikan kan harus 20 persen, kemudian 10 persen untuk kesehatan, selebihnya kan untuk janji-janji gubernur, kemudian insfratuktur dan lain sebagainya,” kata dia.
Haris menilai, sektor insfratuktur dinilai penting dan menjadi sorotan. Sebab, insfratuktur adalah penunjang peningkatan ekonomi daerah seperti pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
“Dengan adanya insfratuktur yang baik, yang bagus. Petani, nelayan yang di daerah itu mereka mampu menjual hasilnya dengan baik, tentunya biaya operasionalnya agak lebih rendah ketimbang ketika insfratuktur itu masih sangat buruk,” kata dia.
Haris menambahkan, sampai saat ini sektor bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang menjadi program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang belum selesai. Terlebih, dari ribuan Rutilahu yang tersebar di Jabar, pihaknya mendata baru sedikit saja yang sudah terealisasi.
