Pelayanan Publik Libatkan Partisipasi Masyarakat

”Makanya Ombudsman memberikan opsi, masyarakat harus diberikan pilihan cara-cara komunikasi yang bisa diterjemahkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Penggunaan smart city ini, lanjut Yossi, adalah bagian dari perbaikan. Menggunakan teknologi, standar pelayanan menjadi lebih ditingkatkan. Cara ini merupakan inovasi dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Perwakilan Ombudsman RI Alvin Lie menuturkan bahwa peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan pelayanan publik juga sangat signifikan. Lebih jauh, hal itu diatur langsung dalam Undang-Undang.

”Maka dari itu, Ombudsman merasa perlu terus melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan negara yang lebih berkualitas melalui pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.

Dia menambahkan, Ombudsman akan terus menjaring partisipasi masyarakat untuk mereformasi pola-pola pelayanan yang masih belum memadai. Bersama-sama masyarakat, pemerintah berkolaborasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkualitas. (pan/ign)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.