Jaring Caleg, PSI Gunakan Merit System

jabarekspres.com, JAKARTA – Terobosan dalam sistem pencalegan akan dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang Pemilu 2018. Partai yang beranggota mayoritas anak muda itu akan menggunakan merit system atau sistem seleksi terbuka dalam menentukan sosok yang diusung dalam pemilihan anggota legislatif.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyatakan, upaya tersebut dilakukan untuk mendobrak sistem lama yang kental dengan nepotisme ataupun kolusi. Yakni, faktor kedekatan dan ekonomi menjadi aspek yang paling menentukan dalam pencalegan di tubuh partai.

”Jadi, nanti tidak usah repot-repot cari nomor saya atau Sekjen (untuk berhubungan), cukup mengikuti prosedur yang sudah kita siapkan,” ujarnya di base camp PSI, Jakarta, baru-baru ini.

Grace menjelaskan, merit system diharapkan bisa memancing orang-orang yang memiliki kapasitas agar bisa keluar untuk mau terjun ke dunia politik. Selama ini, lanjut dia, faktor nepotisme dan kolusi yang kental membuat banyak orang pintar enggan atau bahkan tidak memiliki akses ke politik praktis. ”Sudah tiga tahun kita siapkan kendaraannya. Sekarang kami memanggil orang-orang terbaik untuk mendaftar,” imbuhnya.

Mantan presenter berita itu mengatakan, untuk memastikan nama-nama yang diusung memiliki kapasitas, panel yang disiapkan pun tidak main-main. Tokoh-tokoh nasional dengan integritas dan kapasitas yang mumpuni sudah disiapkan. Di antaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, dan mantan komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Affifah.

Selain itu, ada pengamat pertahanan Jaleswari Pramodhawardani, akademisi bidang psikologi politik UI Hamdi Muluk, Direktur Pusat Kajian Politik UI Sri Budi Eko Wardani, hingga pengusaha media Wisnutama Putra. ”Jadi, saya tidak punya veto, Sekjen tidak punya veto. Tim independen ini yang menentukan,” terangnya.

Harapannya, dengan masuknya orang-orang baru dengan kapasitas yang terukur, wajah parlemen di Indonesia bisa berubah. Dia menilai, yang dipertunjukkan DPR saat ini membuat publik antipati dengan politik. (far/c10/agm/rie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan