jabrekspres.com, JAKARTA – Status Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka menjadi polemik dalam rapat paripurna tahunan hari ini (16/8). Hingga kemarin, DPR belum memutuskan siapa yang akan memimpin pertemuan yang diisi dengan pidato kenegaraan itu. Setnov dianggap tidak layak menjadi pemimpin rapat.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, rapat paripurna tahunan merupakan kegiatan kenegaraan rutin dimulainya tahun anggaran. ”Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan,” terang dia saat meninjau geladi bersih rapat kemarin. Fahri memberikan arahan dalam geladi yang dilakukan para staf kesekjenan.
Dia berharap, dalam pidatonya nanti presiden memberikan inspirasi dan tenaga kepada semua anak bangsa. Orang nomor satu di pemerintahan itu juga harus memberikan semangat dan optimisme. Tidak boleh ada ketakutan dan kecemasan. ”Kami berharap itu dilakukan presiden,” tutur politikus asal Sumbawa, NTB, tersebut.
Setelah itu, presiden akan memaparkan kinerja pemerintah. Pada sesi terakhir, presiden bakal menyampaikan nota keuangan atau proposal pemerintah untuk anggaran 2018. Jadi, menurut dia, bisa dilihat apa saja yang akan dilakukan presiden tahun depan.
Lantas, siapa yang akan memimpin rapat kenegaraan itu? Fahri mengatakan, pimpinan DPR belum memutuskan siapa yang memimpin rapat besok. Menurut dia, pada dasarnya tidak ada masalah karena sifat kepemimpinan DPR kolektif kolegial. ”Kami akan rapat dulu,” ujar ketua umum KA KAMMI itu.
Menurut dia, dalam rapat besok pimpinan DPR tidak perlu menyampaikan pidato di podium. Pidato cukup disampaikan di kursi rapat. Saat geladi bersih kemarin, Fahri memberikan arahan langsung agar tidak ada sesi pidato ketua di podium.
Erwin Natosmal Oemar, peneliti Indonesia Legal Roundtable, mengatakan, Setnov tidak layak memimpin rapat kenegaraan itu. Kalangan internal dewan juga harus mendesak agar tersangka kasus e-KTP tersebut tidak menjadi pemimpin rapat. ”Pimpinan lain bisa menggantinya,” terang dia. (lum/c11/fat/rie)
