“Ini menandakan belum transparansi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat terhadap keterbukaan informasi kepada publik, apalagi permasalahan terkait pengelolaan jalan. Sehingga memunculkan persoalan baru ketika pembangunan jalan tidak sesuai dengan seharusnya,” katanya.
Begitupun lanjut perwakilan LBH Bandung, bahwa yang perlu dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat adalah melakukan sosialisasi dan transparansi secara langsung terjun ke masyarakat khusus tentang jalan.
“Karena jikalau hanya menggunakan media sosial, sifatnya hanya menunggu pelaporan dan kurang responsif terhadap persoalan,” ungkapnya
Menanggapi hal tersebut Adnan Guntoro selaku perwakilan dari Dinas Bina Marga menyatakan, perihal apa yng terjadi dengan kepala BPJ Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, pihaknya tidak mau berkomentar terlalu jauh karena itu adalah persoalan pribadi dari yang bersangkutan.
“Selanjutnya terkait oknum LSM dan oknum ORMAS yang banyak membekingi pengusaha dalam pengerjaan jalan, pihaknya berkomentar dan membenarkan hal itu terjadi karena ada oknum LSM atau oknum ORMAS lain yang diduga mengganggu proses pembangunan jalan tersebut, sehingga pihak pengusaha menggandeng oknum LSM dan ORMAS lain untuk membackup,” tandasnya
Adapun untuk keterbukaan informasi dan pelayanan. Pihak Dinas Bina Marga sendiri sudah mulai melakukan perubahan-perubahan menuju reformasi yang lebih baik. [jar]
