DPRD Kabupaten Bandung Barat mengaku kecewa terhadap kinerja Pemkab Bandung Barat atas hasil opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya sebagai Ketua DPRD mengaku kecewa atas kinerja Pemkab yang lagi-lagi mendapatkan WDP selama 5 tahun terakhir. Lihat Kabupaten Pangandaran bisa mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian,red). Padahal, Pangandaran usianya masih muda dan kabupaten bungsu di Jawa Barat. Sementara, KBB sudah memasuki tahun ke-10 di bawah kepemimpinan Abubakar yang tak kunjung berhasil. Ini harus jadi bahan intropeksi saja,” sesal Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.
Menurut Aa, gagalnya Kabupaten Bandung Barat mendapatkan WTP, akibat pimpinan yang gagal dalam membina bawahannya. Padahal, sebagai pimpinan, seharusnya memiliki sikap tegas, disiplin, tanggung jawab, mampu mengawasi hingga melakukan evaluasi. “Kalau ada bawahannya yang memang tidak bisa bekerja, tentu sebagai pimpinan harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi. Masa tahun ke tahun urusan aset dan pengelolaan keuangan tak kunjung selesai. Mau gimana KBB ke depan, kalau pimpinannya seperti ini,” ungkapnya. (drx/bun)
