jabarekspres.com, JAKARTA – Layanan penukaran uang baru untuk kebutuhan Lebaran dibuka Bank Indonesia (BI) sejak 22 Mei. Namun, belum banyak masyarakat yang datang ke bank untuk menukarkan uang. BI memprediksi, puncak layanan penukaran uang terjadi dua minggu sebelum Lebaran.
Sebab, pada dua minggu hingga seminggu sebelum hari raya, banyak perusahaan yang mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR). Di samping itu, gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) cair sepekan sebelum Lebaran.
”Kalau THR dan gaji ke-13 sudah cair, masyarakat baru berbondong-bondong menukarkan uang. Selain itu, jumlah hari libur panjang sampai sembilan hari dan libur Lebaran yang berdekatan dengan libur anak sekolah juga membuat penarikan uang lebih besar. Konsumsi masyarakat akan tinggi,” kata Deputi Gubernur BI Sugeng.
Salah satu titik penukaran uang yang sudah melayani masyarakat adalah kawasan Monas di Jakarta. Hingga 29 Mei, realisasi penukaran uang di Monas mencapai Rp 2,6 miliar. Ada 600 orang yang menukar uang di lokasi tersebut. Selain Monas, beberapa kawasan landmark seperti Tugu Juang di Lampung, Lapangan Puputan di Bali, Masjid Islamic Center di Lhokseumawe, GOR Segiri di Kalimantan Timur, Lapangan Banteng di Medan, serta Alun-Alun Kota Bandung menjadi lokasi penukaran uang.
Untuk memudahkan penukaran uang bagi masyarakat, hari ini (5/6) BI bersama 13 bank menggelar kas keliling di Monas. Dengan menggandeng perbankan, masyarakat akan lebih terlayani dengan baik. Namun, BI tetap membatasi jumlah uang yang ditukarkan. Yakni, maksimal Rp 3,7 juta per orang. Masyarakat juga harus membawa fotokopi kartu identitas asli, misalnya KTP.
”Kami ingin lebih banyak masyarakat yang bisa menukarkan uang. Jadi, jangan berkali-kali begitu datang ke lokasi. Kalau mau lebih dari Rp 3,7 juta, ya datang lagi keesokan harinya,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi kemarin.
Tahun ini BI menyediakan uang kartal Rp 167 triliun untuk kebutuhan Lebaran. Jumlah tersebut naik 14 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu Rp 146 triliun. Uang yang disediakan di Pulau Jawa mencapai 60 persen dari total Rp 167 triliun. Jumlah tersebut sesuai dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap ekonomi nasional yang masih mendominasi, yakni 58 persen.