jabarekspres.com, BANDUNG – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung kini mulai menyiapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2018. RKPD tersebut merupakan program periodik ke-5 untuk pemerintahan Wali Kota Ridwan Kamil.
Kasubid Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bappelitbang Kota Bandung Rina Marlina mengatakan, instansi tersebut ibarat koki. Karena manjadi pembantu atau support sistem wali kota untuk perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah.
Dalam teori manajemen modern, posisi perencanaan dinilai paling menentukan. Menurut dia, perencanaan yang keliru akan membuat implementasi tidak akan sesuai ekspektasi. Sehingga imbasnya terhadap pelayanan publik tidak akan tercapai secara maksimal.
”Kalau tidak ada koordinator, takutnya ada pergesekan pekerjaan antara SKPD, sehingga tidak sesuai target,” jelas Rina di acara Bandung Menjawab di ruang media Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, kemarin (16/6).
Selain untuk perencanaan dan penelitian, kata dia, Bappelitbang pun akan me-review janji-janji wali kota dan wakil wali kota ketika kampanye dulu.
”Jadi kita akan minta dokumen resmi kepada tim suksesnya untuk kita dokumentasikan program tersebut dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjangnya. Selanjutnya, untuk dirumuskan bersama yang nantinya akan menjadi Perda,” jelasnya.
Dia menyontohkan, salah satu janji Ridwan Kamil dan Oded M Danial saat kampanye yakni tentang akan diberikannya tunjangan kematian kepada masyarakat. Kalau tidak didokumentasikan pasti akan lupa.
”Pasti akan banyak yang lupa kalau tidak didokumentasikan. Jadi kenapa harus didokumentasikan agar tidak lupa dengan janji pas kampanye dulu,” tegasnya.
Selain itu, dokumen tersebut sebagai bukti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ketika mempertanyakan maslah janji yang disampaikan ketika kampanye.
Menurut dia, kalau perencanaan itu tidak dirancang secara baik, akan banyak hal yang menjadi miss komunikasi. Misalnya, kata dia, secara tupoksi beririsan maka pihaknya akan merumuskan untuk mengambil kewenangan terhadap pekerjaannya akan diserahkan ke perangkat daerah yang mana.
”Jadi kita akan mengukur dari segi tingkat keberhasilannya. Dalam setiap perencanaan, agar bisa dipertanggungjawabankan kepada masyarakat,” jelas dia.
Dia berharap kepada seluruh perangkat daerah agar tidak memiliki program yang muluk-muluk yang tingkat keberhasilannya tidak dapat diukur, atau dipertanggungjawabkan. ”Saya ingin programnya itu sedikit tapi berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (mg1/fik)
