Dalam hal ini pemerintah akan secara serius melakukan pengawasan dan memberikan kebijakan terkait penataan ruang. Menurutnya tata ruang menjadi pegangan agar pembangunan bisa dikendalikan.
”Terkait limbah, kami akan mencoba mulai melakukan perencanaan penanganan limbah regional seperti halnya sampah. Urusan limbah kalau tidak dikelola secara regional tidak akan beres-beres,” tegasnya.
Menurutnya masalah penanganan secara struktural, penanganan secara nonstruktural, pengendalian tata ruang, dan pembinaan budaya masyarakat yang merugikan lingkungan harus terintegrasi dan tidak hanya dilakukan perjanjian diatas kertas saja.
”Tentunya ini harus tuntas. Masa enggak bisa diselesaikan? Malu lah kami sama masyarakat. Masalah ini jadi caci maki warga se-Indonesia. Yang jadi sorotan ya pemerintah Jawa Barat,” tandasnya. (nif/ign)
