Pemukiman Warga Terdampak Jati Gede Masih Gelap

jabarekspres.com, BANDUNG – Kalangan Dewan mempertanyakan realisasi program elektrifikasi yang sejak lama digulirkan pemprov Jabar pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah(RPJMD) 2017.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, untuk melihat akurasi data atas realisasi program ini, pihaknya bersama anggota dewan lainnya telah melakukan pengecekan secara langsung ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral (ESDM) UPTD Wilayah V Sumedang belum lama ini.

“Kita sudah kesana beberapa hari lalu untuk meminta data dan klarifikasi langsung terkait program tersebut,”jelas Ineu ketika ditemui di Gedung DPRD kemarin (6/4)

Menurutnya, beberapa catatan penting yang didapat atas pertemuan tersebut dapat disimpulkan, ternyata kabupaten Sumedang ada aspirasi dari masyarakat yang belum terpenuhi program ini.

Selain itu, untuk data-data masyarakat yang membutuhkan elektrifikasi rumah tangga perlu perbaikan. terlebih setelah dikaji belum tersikronisasi dengan kondisi sebenarnya.

“Banyak usulan-usulan atau aspirasi dari masyarakat tapi pada implementasinya banyak dari data yang didaftarkan tidak terdata di UPTD,” kata Ineu.

Dirinya menuturkan, Pemerintah provinsi juga harus menyelesaikan dampak sosial dari imbas pembangunan seperti relokasi masyarakat Jati Gede sebab berdasarkan laporan  masih ada masayarakat yang belum teraliri listrik.

“Kami meminta janji Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat terhadap nasib warga-warga terdampak atas pembangunan ini harus menjadi perhatian” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini lanjut dia, melalui Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi ke Pemerintah baik ditingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi target rasio elektrifikasi yang akan dicapai.

Ineu mempertanyakan, target capaian Pemprov Jabar yang mengklaim rasio elektrifikasi pedesaan sudah 100 persen. Bahkan, untuk rumah tangga juga sudah lebih dari 90 an persen.

“Tapi nyatanya masih banyak titik-titik di pedesaan yang masih memerlukan tenaga listrik dan ini harus menjadi perhatian kita bersama” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Wilayah V Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Akhmad Sudarajat mengatakan, bahwa rasio elektrifikasi sudah dilakukan inventarisasi, khususnya untuk desa-desa yang selama ini terisolir.

Menurutnya, untuk pelaksanaannya nanti pada 2017 akan segera direalisasikan. Namun pihaknya mengaku menemui kendala untuk masyarakat yang terkena dampak pembangunan di Jati Gede sebab harus berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN)

“Inikan belum ada listrik karena relokasi. tadi Ibu Ketua meminta kepada kami untuk terus berkordinasi dengan PLN supaya bisa cepat direalisasikan listrik menyala di sana” ucapnya.

Akhmad menambahkan, permasalahan yang terjadi pada masyarakat disana adalah masih belum terdaftarnya masyarakat pada Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT T2NP). Sehingga hal itu membuat PLN belum bisa merealisasikannya.

“Setelah ini kami akan kordinasikan kembali mudah-mudahan di 2017 ada anggaran khusus untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang terkena dampak Jati Gede” pungkasnya. (yan)