bandungekspres.co.id, BANDUNG – Berlarut-larutnya penanganan banjir di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tak lepas dari sikap PT Kahatex yang terlalu mengedepankan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan umum.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Gatot Tjahyono menyoroti penanganan banjir yang tak kunjung selesai di kawasan tersebut. Menurut dia, Kahatex sebagai pihak yang paling bertanggungjawab seharusnya memahami persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat tersebut. “Banjir itu kan penyebab utamanya saluran air yang tersumbat bangunan Kahatex, seharusnya Kahatex punya jiwa nasionalisme, harus peduli, dan jangan mau asyik sendiri,” ungkap Gatot di Bandung, Senin (14/3).
Terlebih, lanjut Gatot, saluran air yang tertutup bangunan Kahatex tersebut merupakan aset milik negara. Sehingga, mau tidak mau, Kahatex harus membongkarnya hingga tuntas. “Memang saya dengar mereka (PT Kahatex) sudah mulai membongkar, tapi seharusnya tuntas hingga air benar-benar mengalir lancar dan tidak tersumbat dan tumpah ke badan jalan,” paparnya.
Pihaknya juga mendorong Pemprov Jabar terus mengawal sikap Kahatex dalam membuktikan janjinya membongkar seluruh bangunan yang menutupi saluran air tersebut. “Bahkan, bila perlu, Pemprov Jabar ajukan kembali gugatan hukum agar benar-benar didengar sekaligus sebagai bukti ketegasan pemprov dalam menangani persoalan tersebut,” tegasnya.
Lebih jauh Gatot menyebutkan, kemacetan di kawasan tersebut sebenarnya bukan hanya karena banjir. Banyak penyebab lain, mulai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) hingga lalu lalang karyawan pabrik yang berdiri di sepanjang jalan nasional tersebut.
Oleh karenanya, kata Gatot, diperlukan sinergitas di antara pihak terkait, yakni pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten. “Di sini perlunya kerja sama. Misalnya, Pemkab Sumedang dan Bandung menangani persoalan PKL-nya, provinsi mengawasi pembongkaran saluran airnya, dan pusat mengatasi kemacetannya,” papar Gatot.
Sebagai pihak yang paling berwenang, lanjut Gatot, pemerintah pusat harus bertanggung jawab penuh mengatasi kemacetan di kawasan tersebut. Oleh karenanya, pihaknya juga telah mengusulkan pembangunan flyover yang membentang mulai dari Cileunyi hingga Parakanmuncang.
“Itu salah satu solusinya untuk mengatasi kemacetan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya,”pungkas Gatot. (yan)
