bandungekspres.co.id, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat masih melakukan kajian terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini karena ada keterkaitan dengan penganggaran dalam alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pengajuan KUA-PPAS dari pemerintah provinsi Jabar masih dala proses rapat internal di Badan Anggaran (Banggar) untuk menghitung besaran anggaran yang nantinya akan disahkan.
”Keterlambatan ini bukan bukan karena DPRD belum siap. Tetapi, lebih pada keterkaitan pada pelaksanaan aturan seperti Pembentukan OPD baru (SOTK) dan alih Kelola SMA/SMK,” jelas Ineu ketika ditemui di Gedung DPRD kemarin (28/11).
Meski demikian, dirinya berharap pembahasan KUA-PPAS bisa diselesaikan pada minggu pertama Desember ini. Sehingga nantinya akan segera disahkan pada Sidang Paripurna.
Terkait dengan gambaran KUA-PPAS, lanjut dia, penetapan anggaran untuk alih kelola SMU/SMK cukup mendapat perhatian dari seluruh anggota Banggar. Selain itu, perlu kajian matang karena untuk angka pasti besaran anggaran ini belum final.
Menurutnya, belum pasti keputusan ini juga disebabkan koordinasi dengan Kementrian Keuangan terkait Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan ke pemprov Jabar. Sehingga dalam perhitungannyam membutuhkan kepastian mengenai angkanya.
”Kemarin ke Jakarta untuk memastikan soal DAU, dan piutang (pusat) yang juga belum tentu dan ingin ada penyelarasan dengan piutang,” ucap dia.
Ineu menyebutkan, untuk alih kelola sendiri Banggar telah menganggarkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Namun jumlah tersebut belum final karena masih ada penambahan dari kabupaten/kota.
Ineu pun berharap, pembahasan APBD 2017 jangan sampai selesai di ujung akhir Desember. Sebab melihat dari agenda dan target dewan saat ini cukup padat. Terlebih dewan juga saat ini sedang membahas beberapa Perda.
”Kami berharap hari ini selesai karena kebijakan secara umum bakal jadi pijakan kita dalam membahas APBD 2017. Kalau penetapan KUA-PPAS ini sudah selesai, tinggal bahas APBD-nya,” pungkas dia.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) IV Setda Pemprov Jabar M. Solihin mengatakan, dalam poin KUA-PPAS Pemprov Jabar memberikan perhatian serius pada sektor Pendidikan dan Kesehatan bahkan untuk kedua post ini ada kenaikan dari plafon yang ditetapkan.
