bandungeksres.co.id, SOREANG – Sedikitnya 70 perwakilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Bimbingan teknis (Bimtek) pemangku jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kegiatan yang difasilitasi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung ini secara resmi dibuka Asisten Administrasi Kabupaten Bandung, Diar Irwana SH di D’riam Riverside Resort, Ciwidey, kemarin (28/11).
Menurut Diar kegiatan bimtek tersebut dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS yang memangku jabatan fungsional.
Diar menjelaskan, jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian ayau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
“Jabatan ini pada hakikatnya merupakan jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok pada organisasi pemerintah,” ujar Diar Irwana.
Kendati demikian, kata Diar baik itu jabatan struktural maupun fungsional selaku PNS harus memiliki peran yang sama. Di antaranya, dalam mengemban tugas ini netralitas PNS sangat diperlukan. PNS juga melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. “Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan oleh PNS,” imbuhnya.
Diar menambahakan, peran PNS lainnya yakni harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS. “Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap PNS. Sehingga dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh PNS yang bersangkutan kepada masyarakat,” jelasnya.
Berkaitan hal itu, lanjut Diar peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Mengingat aparatur pemerintah memegang posisi penting dalam memberikan kontribusi yang berarti terhadap sistem birokrasi.
”Untuk itu, perlu ada upaya-upaya pada penciptaan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari. Yakni memiliki etika dan moaral yang baik serta dapat memberikan pelayanan prima dan memuaskan masyarakat,”tegasnya
Kepala BKPP Kabupaten Bandung, Drs. H. Erick Juriara Ekananta, M.Si menjelaskan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah reformasi birokrasi. Misi ini menurut Erick terkait dengan pemberian layanan kepada masyarakat. PNS, kata dia harus menghindari penyakit-penyakit birokrasi.
