”Kendala yang ditemui adalah belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi layanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK belum optimal,” terang Tri Heru.
Tri mengatakan, mengingat investasi bidang TIK relatif mahal maka untuk menghindari inefisiensi dan inefektivitas, seyogyanya pembangunan dan pengembangan program TIK dapat direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
”Sehubungan hal itu, maka diperlukan regulasi yang mengatur kebijakan umum E-Gov, Tata Kelola Infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan serta SDM TIK yang diatur dalam peraturan Bupati Bandung,” tegasnya.
Sedikitnya 100 orang mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari unsur OPD dan Kecamatan. Adapun materi kegiatan di antaranya menyangkut tentang peran OPD Pengelola TIK dalam Penyelenggaraan E-Gov di Kabupaten Bandung, Sosialisasi Perbup TIK dan Rencana Pengembangan E-Goverment Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021 serta pentingnya Tata Kelola TIK dalam penyelenggaraan E-Gov di Kabupaten Bandung yang disampaikan Soni Fajar, ST, MT dari Universitas Telkom.
”Kita berharap seluruh OPD di lingkup Pemkab Bandung dapat menjadikan Perbup TIK ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan program atau kegiatan pemanfaatan TIK di lingkunganya masing-masing,” pungkasnya . (gun/ign)