banduingekspres.co.id, CIMAHI – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Brent Minardi menyebutkan kaum buruh di Kota Cimahi sampai saat ini mengaku belum ada pemimpin yang berpihak dan membela kepentingan kaum buruh.
“Sejak otonomi Kota Cimahi 16 tahun lalu, belum ada wali kota atau wakilnya yang berpihak kepada kaum buruh,” tandas Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Brent Minardi pada Cimahi Ekspres, kemarin (20/11).
Bahkan setiap buruh menggelar aksi sampai saat ini tak satu pun wali kota Cimahi yang pernah menghadapi para buruh. ”Setiap buruh menyampaikan aspirasinya, rasanya tak pernah Wali Kota Cimahi yang menghadapi para buruh mendengar aspirasi kami,” terangnya.
Karenanya, kata Minardi, munculnya tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi di Pilkada 2017 mendatang, para buruh masih pesimis dengan kepedulian calon pimpinan di Cimahi tersebut kepada para buruh. ”Kami rasa sosok tiga pasangan calon ini masih belum bisa dikatakan akan membela kaum buruh di Kota cimahi,” paparnya.
Dia melanjutkan, kepentingan buruh di Cimahi tidak muluk-muluk yang mereka harapkan adanya upah yang layak bagi para buruh. ”Buruh hanya mendambakan bagaimana bisa memenuhi keburuhan dasarnya, tidak meminta hal yang lebih, tetapi sampai saat ini kami belum melihat ketiga calon tersebut akan berpihak kepada para buruh di Kota Cimahi,” jelasnya.
Meski begitu, kata dia masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihannya, dan siapa pun yang terpilih menjadi pemimpin di Kota Cimahi harus diakui. Latar belakang calon wali kota dan wakil wali kota yang berlatar belakang pengusaha sulit diharapkan bisa mengerti keinginan para buruh.
Sedangkan terkait dengan upah minimum kota (UMK) Cimahi 2017, KASBI dan serikat buruh lainnya tetap akan mengawal dewan Pengupahan dalam menentukan besaran UMK 2017. ”Pada hari ini (kemarin, Red), KASBI akan menggellar aksi di Pemprov Jabar terkait dengan upah minimum kota 2017,” pungkasnya. (bun/ign)