bandungekspres.co.id, BANDUNG – Setelah sebelumnya sempat menghambat keberangkatan dan kedatangan, PT Kereta Api (KAI) Daop II Bandung akhirnya bisa bernafas lega. Sebab, rute perjalanan kini sudah berjalan normal.
Diberitakan sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Kota Bandung dan sekitarnya menyebabkan banjir di sejumlah lokasi. Salah satunya di kawasan Jalan Pagarsih.
Tidak hanya si kawasan Jalan Pagarsih, banjir pun menggenangi beberapa titik yang menjadi fasilitas pelayanan publik. Di antaranya stasiun Kereta Api (KA) Bandung.
Banjir merendam jalur perlintasan dan beberapa sarana lainnya, berketinggian sekitar 50 sentimeter. Dampaknya, jadwal keberangkatan dan kedatangan terganggu.
Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 2 Bandung M Ilud Siregar, mengakui bahwa banjir mengganggu jadwal perjalanan. ”Alhamdulillah, kondisinya berangsur-angsur nornal,” tandas Ilud, kemarin (14/11).
Dikatakan, pihaknya bersyukur bahwa di wilayah kerjanya, sistem persinyalan tidak terdampak banjir. Namun, ungkapnya, perjalanan sempat mengalami keterlambatan hingga 100 menit akibat sinyal di daerah Karawang, yang masuk wilayah kerja PT KA Daop 1, terganggu. Efeknya, sambung Ilud, perjalanan KA dari barat ke timur terlambat.
Sementara untuk rute dari Bandung ke wilayah timur dan sebaliknya, Ilud menyatakan, sejauh ini tidak ada gangguan. ”Untuk rute timur, alhamdulillah, kondisinya sudah nornal,” tuturnya.
Soal titik-titik rawan banjir dan longsor, Ilud menambahkan, sejauh ini, kondisinya aman. Walau demikian, seru Ilud, pihaknya bersiaga dan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan tersebut sebagai upaya antisipasi.
Menyikapi banyaknya banjir di kawasan Kota Bandung, pakar tata kota ITB Denny Zulkaidi menilai, hal tersebut merupakan kesalahan Kota Bandung sendiri. Sebab, salah satunya tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurut dia, tidak adanya BPBD di Kota Bandung dipandang sebagai pemicu tidak selesainya penangan banjir. Begitu pun Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) dan Dinas Sosial (Dinsos) yang belum bisa mengintegrasikan penanganan utama banjir. ”Kalau ada petugas BPBD, mereka akan tahu mana yang akan jadi priotitas,” kata Denny kepada Jabar Ekspres kemarin.
”Hal ini yang tidak dikerjakan secara optimal. Ketiadaan BPBD di kota ini membuat koordinasi antisipasi bencana tak jelas siapa bertanggung jawab,” sambungnya.
