bandungekspres.co.id, BANDUNG – Usulan anggaran yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar untuk tahun anggaran 2017 dinilai kecil. Komisi V DPRD Jabar pun meminta, BPBD Jabar merevisi kembali ajuan tersebut.
Anggota Komisi V Habieb Syarief Muhammad mengatakan, anggaran yang diajukan tersebut masih banyak yang harus dikaji. Sebab kurang memperhitungkan antisipasi apalagi pada 2017 sampai 2018 jumlah bencana terus meningkat. Mirisnya, anggaran yang diajukan tidak ada perubahan.
”Ya meskipun kita tidak mengharapkan, minimal kita harus mengantisipasi apalagi kalau terjadi bencana BPBD lebih dulu akan turun ke lapangan,” kata Habieb di sela-sela rapat pengajuan anggaran untuk APBD 2017 di Gedung DPRD kemarin (9/11).
Dia mengatakan, bencana apapun dan di mana pun, kehadiran pemerintah harus paling awal. Sebab diperlukan langkah cepat dalam penanganan dan penanggulangan korban bencana.
”Kepedulian masyarakat sudah sangat baik namun ketergantungan akan bantuan ini jangan dijadikan andalan oleh BPBD,” kata dia.
”Di Kabupaten Garut, kepedulian sudah cukup tinggi. Sehingga masalah dana bisa tertangani dengan berbagai macam sumbangan dari masyarakat,” sambungnya.
Meskipun tidak mengetahui jumlah total anggaran yang diajukan dirinya menyayangkan, penggaran untuk pos bantuan makanan bagi korban bencana hanya dianggarakan Rp 400 juta untuk satu tahun. Padahal, tolok ukurnya dengan nilai tersebut hanya bisa digunakan untuk satu kali bencana.
”Bahkan untuk Kota Bandung saja bencana yang terjadi sudah empat kali dalam setahun. Ini pun belum dihitung becana di daerah lainnya,” ucapnya.
Disinggung adanya rencana Pemprov Jabar yang akan mengalokasikan anggaran tidak terduga untuk bencana dinilai kurang tepat. Sebab nantinya bila tidak digunakan akan menjadi Sisa Penggunaaan Anggaran (Silpa) dan sangat tidak baik bagi struktur APBD.
Sementara itu, banjir besar yang terjadi di sepanjang Jalan Raya Bandung-Garut tepatnya di depan pabrik PT Kahatek mendapat perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan drainase yang ada di depan pabrik tersebut harus segera dikeruk.
Sebab, jika dibiarkan tidak ada langkah pengerukan, maka setiap hujan tiba jalan sekitar itu akan tetap digenangi air. Bahkan sungai Cikijing dan Cikeruh harus segera dilakukan pengerukan.
