Demul Serukan Dewan Berkomitmen

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Untuk mengemban amanah terhadaap rakyat Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi meminta kepada seluruh anggota DPRD Jabar khususnya Fraksi Golkar agar memagang komitmen untuk tidak melukai hari masyarakat Jabar.

Dia menginstruksikan, agar fraksi – fraksi partai Golkar diseluruh DPRD baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota umtuk secara tegas menolak penganggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Program apapun yang tidak berpihak pada masyarakat kita akan menolak secara terang-terangan,”jelas Dedi ketika ditemui dikantor DPRD Jabar kemarin (3/10)

Dirinya menuturkan, pihaknya sudah sering menginstruksikan hal ini dengan mengumpulakan seluruh fraksi-fraksi dengan memberikan arahan dan masukan kepada seluruh anggota dewan di seluruh Jabar agar tidak segan segan memprotes keras kebijakan yang tidak pro rakyat.

Setelah sebelumnya mengkritisi kebijakan DPRD Kota Bandung dalam pengadaan perlengkapan olah raga, kali ini Dedi yang juga menjabat sebagai Bupati Purwakarta ini  meminta seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karawang menolak rencana pengadaan mobil dinas bagi legislator tersebut.

Dedi mengaku pihaknya sudah memerintahkan langsung rencana penolakan ini kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang. Bahkan, kata dia, larangan tersebut pun sudah disampaikan juga ke Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

“Atas nama kuasa dan cinta kita pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat, dengan ini kami sampaikan agar jajaran fraksi menjaga ruh karya dan kekaryaan,” kata Dedi

Dedi menambahkan, pengadaan mobil dinas bagi anggota dewan ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Jika wakil rakyat ini benar-benar peduli kepada masyarakat, kata dia, seharusnya mereka menolak pengadaan mobil dinas yang menggunakan uang rakyat tersebut.

Sehingga, dengan adanya komitmen ini dalam mengalokasikan anggaran harus memiliki kepentingan untuk masyarakat yang lebih luas khususnya masyarakat Karawang.

“Karawang ini mendapatkan mobil dinas baru yang dibeli dengan menggunakan APBD Karawang yang nilainya mencapai lebih dari Rp 7 miliar untuk sekitar 42 unit kendaraan roda empat dan ini harus secara tegas di tolak oleh seluruh Fraksi Golkar disana,”pungkas Dedi.(yan)