bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemerintah Indonesia memiliki tugas berat dalam mempertahankan produksi energi fosil yang akhir-akhir ini cenderung menurun. Hal ini diungkapkan ujar Ketua Temu Akbar IAGL-ITB 2016, Elan Biantoro di Kampus Institue Teknologi Bandung, Jalan Ganesa, kemarin (13/8).
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan sinergi yang harmonis antara para pelaku, baik dari sisi pemerintah melalui regulasi dan kebijakan maupun para pelaku bisnis, agar iklim investasi terus terjaga kondusivitasnya.
”Pertamina sebagai pilar utama negara dari sisi aspek migas harus didukung penuh untuk dapat terus meningkatkan kapasitasnya baik di dalam negeri maupun mancanegara,” ujar Elan.
Sementara dari perspektif kelistrikan, kapasitas elektrifikasi saat ini baru mencapai 51 ribu megawatt (mw) dengan distribusi elektrifikasi yang belum merata, terutama di wilayah Indonesia Bagian Timur, sehingga membutuhkan upaya dari pemerintahan untuk mengakselarasi penambahan kapasitas kelistrikan.
”Sehingga mencapai 35 ribu mw, setidaknya dalam tiga tahun ke depan, dengan sasaran jangka menengah 137 ribu mw di 2025 dan sasaran jangka panjang 448 ribu mw di 2050,” tambahnya.
Berangkat dari sana, potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat melimpah, membutuhkan terobosan dan keberpihakan pemerintah agar sumber energi ini satu saat menjadi substitusi dan pengganti sumber energi fosil yang suatu saat akan habis.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui, selama ini Indonesia lalai memperhatikan kebutuhan domestik dengan terlalu banyak mengekspor energi. ”Pemerintah akan mendorong pembangunan industri petrokimia dan turunannya, serta akan mengurangi impor,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, untuk meningkatkan ketahanan energi, Indonesia akan meningkatkan investasi di bidang migas, mengembangkan kawasan pertumbuhan berbasis energi, membangun kilang minyak baru, membangun kilang mini, dan membangun jaringan pipa gas.
”Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan dukungan pendanaan dan tenaga insinyur. Ketahanan energi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, karena ketergantungan terhadap impor minyak bisa membuat ekonomi kita sulit bertumbuh dan terlalu cepat panas,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini, Presiden Joko Widodo berencana membangun kembali Narasi Kemaritiman Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Narasi kemaritiman Indonesia itu, menurut Luhut, sempat terhenti setelah masa pemerintahan Presiden Bung Karno.