bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Untuk mewujudkan jaringan air bersih bagi pemukiman warga dibutuhkan anggaran hingga Rp280 miliar. Hal ini yang tengah ditempuh oleh PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung Barat dengan mengajukan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat melalui APBN yang ditargetkan bisa dimulai pada 2018 mendatang.
Direktur Utama PT PMgS Edi Mukhlas menuturkan, saat ini pihaknya sudah mengajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membangun pengolahan sistem air baku di KBB. Pihaknya saat ini masih pada tahapan pembuatan DED (Detail Engineering Design). ”Kami tengah melakukan revisi pada DED-nya yang sudah dibuat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, jadi jika ajuan ini bisa diterima maka pembiayaan ditanggung kementerian, kita hanya melaksanakan teknis di lapangan,” kata Edi kepada wartawan di Ngamprah kemarin (30/6).
Menurut Edi, proyek yang dianggarkan sebesar Rp 280 miliar syaratnya harus melayani dua wilayah yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Teknisnya nanti, kata dia, sistem penjualan air baku yang telah dikelola oleh BUMD akan dikerjasamakan dengan Kota Cimahi. ”Kerjasamanya berupa sistem pembelian air curah yang kita jual kepada Cimahi. Karena memang kita memiliki sejumlah mata air,” ujarnya.
Lebih jauh Edi menjelaskan, proyek ini rencananya akan memanfaatkan sumber mata air dari tiga desa di Cikalong Wetan, di antaranya Desa Ganjarsari, Desa Cisalada dan Desa Cikahuripan. Dari tiga mata air tersebut diperhitungkan akan ada sambungan langsung (SL) air ke rumah-rumah sebanyak 25 ribu SL untuk KBB dan 15 ribu SL untuk Cimahi dengan total volume air untuk keduanya mencapai 400 liter/detik. ”Mata air yang kita miliki ini mampu menyuplai cukup besar juga ke Kota Cimahi jika nanti benar-benar terwujud,” paparnya.
Edi menambahkan, rencana pembangunan pengolahan air besih ini bukan tanpa alasan. Sebab, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa kebutuhan akan air bersih bagi warga harus terpenuhi 100 persen di tahun 2019. Sementara di KBB sendiri kebutuhan air bersih saat ini baru terpenuhi 3 persen. ”Kalau program ini terlaksana paling tidak kebutuhan air bersih bisa meningkat dari sebelumnya,” ujarnya.