Kaji Ulang Kinerja SKPD, Banyak Pembangunan Infrastruktur Molor

bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Di usia 9 tahun, Kabupaten Bandung Barat masih perlu banyak pembenahan. Salah satunya terkait dengan kinerja dari masing-masing kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut seorang tokoh pemuda Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi Ado, Bupati Bandung Barat Abubakar diminta untuk mengkaji ulang kinerja setiap kepala SKPD lantaran hingga usia ke-9 ini, kinerjanya masih jauh dari harapan. Bahkan, banyak kepala SKPD yang justru memiliki kinerja buruk dan tidak mampu menjalankan program yang sudah direncanakan. ’’Kepala SKPD itu merupakan tangan kanan langsung kebijakan bupati. Jadi, saya berharap yang ditunjuk menjadi kepala SKPD itu, orang-orang yang kaya dengan ide, gagasan dan kreatif. Serta fokus untuk bekerja melayani masyarakat,” kata Ado–sapaan akrabnya, di Ngamprah, kemarin.

Apalagi, lanjut Ado, Kabupaten Bandung Barat yang memiliki visi cerdas, rasional, maju, agamis, dan sehat (CERMAT), akan tercapai jika dipimpin oleh orang-orang yang fokus bekerja di masing-masing SKPD. ’’Mewujudkan visi Cermat itu harus dengan keseriusan, fokus bekerja dan memang dipimpin kepala SKPD yang memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Di usia ke-9 ini harus dibuktikan bahwa Kabupaten Bandung Barat harus lebih maju,’’ tukasnya.

Menurutnya, Pemkab Bandung Barat harus memerjuangkan cita-cita masyarakat untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Selain itu, pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus tetap ditingkatkan. ’’Kita sering mendengar masyarakat yang kurang beruntung, sangat kesulitan ketika sakit untuk berobat ke rumah sakit. Begitupun pelayanan pendidikan, sama sekali tidak ada perubahan. Perlu adanya pengawasan terhadap anggaran BOS yang rentan dengan tindak pidana korupsi,’’ paparnya.

Padahal, cita-cita masyarakat saat pemekaran wilayah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan mensejahterakan masyarakat merupakan harapan utama. Namun, hingga di usia ke-9 ini, perlu adanya peningkatan kinerja dari masing-masing SKPD. ’’Tujuan melakukan pemekaran itu untuk lebih diperhatikan pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Makanya, kalau kinerja dari kepala SKPD sudah tidak sesuai, lebih baik diganti saja sama orang-orang yang berkualitas,’’ tegas Ado yang juga salah satu Komite Pendiri Kabupaten Bandung Barat (KPKBB).

Tinggalkan Balasan