Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengaku prihatin OPM belum bisa menyentuh akar masalah. Sebab OPM terkesan hanya sekadar stimulus ketika terjadi gejolak harga. ”Pemerintah harus hadir, terutama diwilayah regulasi, karena dengan melonjaknya harga Sembako, yang repot sudah pasti kita semua,” kata Oded usai launching Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok, di Kecamatan Cinambo, kemarin.
Dia menjelaskan, OPM yang dibiaya subsidi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016, melalui Dinas Perindustrian Jabar ini, mencakup kabupaten/kota. Sehingga, Pemerintah Kota Bandung, merupakan salah satu yang mendapat jatah OPM dari kebijakan Pemprov Jabar.
Untuk tahun ini, sambung politikus PKS ini, 7.500 Rumah Tangga Miskin (RTM) Kota Bandung mendapat jatah OPM. Meski demikian, kalau melihat RTM Kota Bandung yang berjumlah 62 ribu Kepala Keluarga. Bantuan sembako untuk Kepokmas itu, sebenarnya masih jauh dari berkeadilan.
”Meski masih jauh dari harapan tetapi, kekurangannya belum teranggarkan dalam APBD Kota Bandung. Saya prihatin sebab belum menyentuh akar masalahnya. Maka, saya tegaskan, regulasi yang akan menjadi jawabannya,” tukas Oded.
”Dulu kenapa tidak ada OPM? Sebab, semua dikuasai Bulog. Tetapi, dengan dilepas ke pasar, fakta membutikan sebagian kepokmas dikuasai spekulan,” tambahnya.
Oded mengatakan, sedang digulirkannya seleksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, diharapkan orang yang terpilih mampu menjadi bagian dari solusi dalam mengendalikan harga. ”Di APBD 2017, Pemkot Bandung, juga akan mengusulkan ada subsidi OPM. Semoga, segala terobosan bisa membantu RTM lebih tepat sasaran,” ucap Oded. (yan/edy/rie)