bandungekspres.co.id, BANDUNG – Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Pemprov Jabar mulai Senin (13/6) mengggelar operasi pasar bagi warga kurang mampu di Jawa Barat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Hening Widiyatmoko mengatakan, operasi pasar (OP) yang digelar telah mendapat subsidi oleh Pemprov Jabar.
”Bahan kebutuhan pokoknya memang betul-betul murah karena ada subsidi itu,” jelas pria yang akrab disapa Widi ini ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (14/5).
Menurutnya, OP yang dilaksanakan oleh pemerintah sebetulnya ada dua macam. Yang pertama operasi pasar murah (OPM) yang digelar Bulog yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Sedangkan, dari pemprov adalah OP Khusus (OPK) yang ditujukan untuk warga kurang mampu.
Widi menyebutkan, OPK ini akan digelar di 23 kabupaten/kota di Jabar. Sedangkan untuk anggarannya, Pemprov Jabar telah menggagarkan Rp 15 miliar untuk menggelar OPK tersebut.
Widi memerinci, besaran subsidi untuk masing-masing produk sembako bervariatif mulai dari Rp 5 ribu sampai dengan Rp 10 ribu per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi, dijual dengan harga Rp 60 ribu per kilogram. Sedangkan, daging ayam Rp 17 ribu per kilogram.
Widi menuturkan, OPK akan terus berlangsung selama Ramadan dengan sistem pemberian kupon dan jatah pembelian untuk kepada tiap kepala keluarga (KK). ”Targetnya 450 ribu warga kurang mampu di Jabar,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Herywan mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional untuk melihat kondisi harga sebenarnya.
”Posisi yang kemarin sudah naik jadi normal. Ataupun kalau naik, kenaikannya masih dalam proses wajar. Nanti akan saya sidak langsung,” ujar pria yang akrab disapa Aher tersebut.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Abdul Hadi menilai, semakin mahalnya harga kebutuhan pokok dikarenakan tata kelola niaga di pasar yang buruk. ”Perbaikan tata kelola niaga harus dilakukan dengan fokus pada pengurangan mata rantai perdagangan,” jelas Hadi.
Dia menilai, pemerintah seharusnya melakukan terobosan dalam memotong mata rantai distribusi. ”Seharusnya pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi perekonomian yang benar-benar menjamin warga dari rasa takut dan rasa lapar,” kata Hadi.