bandungekspres.co.id, JAKARTA – Klub-klub pemilik suara di PSSI ditemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka akhir pekan lalu (15/4). Dalam pertemuan yang berlangsung gayeng itu, wacana Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI menjadi salah satu hal yang disuarakan klub-klub tersebut. Sehingga, kepengurusan organisasi PSSI menjadi lebih jelas dan bisa bebas dari sanksi pembekuan oleh pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, hadir sekitar 50 delegasi perwakilan klub eks Indonesia Super League, Divisi Utama, serta Asosiasi Provinsi PSSI. Nah, beberapa klub kasta tertinggi yang hadir tersebut, di antaranya adalah Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar, Manajer Persija Ferry Paulus, dan pelatih Bali United Indra Sjafri. Dari pihak pemerintah, hadir Menpora Imam Nahrawi.
Usai pertemuan, salah seorang perwakilan Klub, Umuh Muchtar menyatakan bahwa salah satu hal yang diinginkan oleh klub untuk mereformasi PSSI adalah KLB. ’’85 persen atau 90 persen klub-klub itu menginginkan KLB,’’ ujarnya. Siapapun nanti yang akan menjadi ketua, klub-klub yang akan menentukan selaku pemilik suara.
Selain itu, mereka juga menyampaikan aspirasi dari klub-klub kecil yang kesulitan pendanaan. ’’Banyak klub kecil, memohon juga nanti dibantu lagi oleh APBD,’’ lanjutnya. Pihaknya berharap pemerintah bisa mewujudkan hal tersebut agar klub-klub kecil yang fungsinya sebagai tempat pembibitan pemain tidak sampai kolaps.
Menpora Imam Nahrawi mengatakan, usulan klub soal bantuan APBD akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Dalam waktu dekat, akan digelar rapat kabinet terbatas untuk mengevaluasi peraturan Mendagri mengenai pelarangan penggunaan APBD untuk sepakbola. ’’Presiden mengatakan permen (peraturan menteri) itu akan dicabut tetapi tentu akan dibahas detail di ratas yang akan datang,’’ ujarnya.
Detail yang dimaksud adalah penggunaan APBD-nya tidak boleh sembarangan dan harus ada jaminan tidak disalahgunakan. Harus ada persentase yang jelas dalam hal penggunaan APBD. Sebagai contoh, apabila APBD dananya hanya Rp 100 miliar, tidak mungkin dianggarkan sampai Rp 30 miliar untuk sepakbola. Bisa saja hanya beberapa persen dari APBD. ’’Dan hanya untuk sepakbola amatir, bukan profesional,’’ lanjutnya.
Mengenai KLB, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik suara. klub memang ingin ada kejelasan, namun harus berujung pada reformasi total. Pada kenyataannya, justru keinginan untuk KLB itu datang dari para pemilik suara, yakni klub. Peran pemerintah akan menjadi jelas setelah pertemuan dengan FIFA. (byu/vil)
