oleh

George Soros Biayai Proyek Panama Papers

Sementara terkait Panama Papers, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa kewenangan pengusutannya berada di Ditjen Pajak. Sebab, Ditjen Pajak memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). ”Namun, bila Polri dibutuhkan, tentunya siap untuk membantu,” ujarnya setelah sidang kabinet paripurna di istana presiden kemarin.

Bukankah ada kemungkinan yang terdaftar itu melakukan korupsi? Haiti menuturkan bahwa yang tercantum dalam dokumen tersebut belum tentu terkait korupsi. Hanya yang pasti itu soal menghindari membayar pajak. ”Jangan dicap korupsi dulu,” terangnya.

Yang utama, terkait respon setelah Panama Papers itu keluar, seharusnya ada penelusuran terhadap data tersebut. Kalau Polri diminta menelusuri, tentu akan dilakukan. ”Tapi, ya harus kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” papar Jenderal Berbintang empat tersebut.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mulai menyikapi terkait Panama Paper. Jaksa Agung muda Pidana Umum (Jampidum) Arminsyah menuturkan bahwa terkuaknya Panama Papers ini tentu membuat Kejagung harus mengkajinya. ”Kami lihat dulu semuanya,” terangnya. (geopoliticalmonitor/hep/idr/ken/kim/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga