”Ini dokumen yang bisa menimbulkan kekacauan di negara itu. Orang-orang bisa saling pukul dan saling bunuh di sana,” ujar Ian Bremmer dari Eurasia Group tentang Rusia. Panama Papers, menurut dia, adalah ancaman bagi rezim Putin dan Kremlin. Oleh karena itu, dunia harus bisa mengawasi dan mengantisipasi reaksi Rusia atas skandal yang juga menyeret nama para selebritis papan atas tersebut.
Sementara terkait Panama Papers, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa kewenangan pengusutannya berada di Ditjen Pajak. Sebab, Ditjen Pajak memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). ”Namun, bila Polri dibutuhkan, tentunya siap untuk membantu,” ujarnya setelah sidang kabinet paripurna di istana presiden kemarin.
Bukankah ada kemungkinan yang terdaftar itu melakukan korupsi? Haiti menuturkan bahwa yang tercantum dalam dokumen tersebut belum tentu terkait korupsi. Hanya yang pasti itu soal menghindari membayar pajak. ”Jangan dicap korupsi dulu,” terangnya.
Yang utama, terkait respon setelah Panama Papers itu keluar, seharusnya ada penelusuran terhadap data tersebut. Kalau Polri diminta menelusuri, tentu akan dilakukan. ”Tapi, ya harus kerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” papar Jenderal Berbintang empat tersebut.
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mulai menyikapi terkait Panama Paper. Jaksa Agung muda Pidana Umum (Jampidum) Arminsyah menuturkan bahwa terkuaknya Panama Papers ini tentu membuat Kejagung harus mengkajinya. ”Kami lihat dulu semuanya,” terangnya. (geopoliticalmonitor/hep/idr/ken/kim/rie)
