bandungekspres.co.id – Rencana pemerintah untuk melanjutkan proses pembangunan Komplek Olahraga Hambalang, Bogor Jawa Barat terus dimatangkan. Agar tidak kembali gagal, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai pemegang proyek terus berkordinasi dengan lembaga terkait.
Kemarin (28/3), perwakilan Kemenpora mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakan, kedatangannya guna konsultasi agar pembangunan ulang berhasil.
”Kami tidak ingin salah langkah, jangan sampai ada hambalang kedua,” ujarnya di Kantor KPK, Jakarta kemarin. Sebab, berdasarkan surat dari KPK 27 Juli 2015, saat itu Taufiqurrahman Ruki menyarankan agar jika dilakukan pembangunan harus berhati-hati. Mengingat masih ada pergerakan tanah.
Seperti diceritakan Gatot, dalam pertemuan kemarin, KPK memberi ruang untuk kembali melanjutkan. Namun, KPK yang diwakili Saut Situmorang menekankan agar dilakukan audit secara komprehensif. ”Kalau perlu nanti harus ada audit yg lebih lengkap, jangan sampai Mubazir nanti,” imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, KPK juga mewanti-wanti pihaknya agar kesalahan atau penyimpangan prosedur seperti dulu untuk tidak terulang. Terkait hal itu, Gatot menegaskan, Kemenpora sudah menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan pendampingan sejak awal.
Dalam kesempatan itu, KPK juga meminta dilakukannya audit menyangkut kewajiban pemerintah membayar kontraktor, yakni KSO Adhi Karya dan Wika. Pasalnya, ada perbedaan penghitungan antara KSO serta konsultan independen terkait pembayaran tersebut.
”Misalnya ada penyelewengan, subnya itu berapa. Kemudian ternyata bangunannya tidak sesuai spek yang ada, itu harus dihitung ulang,” tuturnya. Rencananya, masukan KPK tersebut akan disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden yang digelar dalam waktu dekat.
Saat ini, berbagai audit masih tengah dilakukan Kemenpora beserta lembaga yang diajaknya. Sembari audit berjalan, kata Gatot, kajian atas pergerakan tanah di atas proyek Hambalang juga akan dilakukan. Dari kajian tersebut sejumlah alternatif kepada Presiden Joko Widodo akan disampaikan, termasuk lokasi proyek. ”Apa mau lanjut atau tidak, apakah akan menjadi sekolah atlet biasa, atau hanya sport science activity. Nanti Presiden yang akan menentukan,” pungkasnya. (far/rie)