bandungekspres.co.id – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau pengusaha ikut berperan aktif untuk ikut dalam program normalisasi sungai Citarum.
”Saya ingin program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di setiap industri yang dekat dengan Citarum bisa diarahkan untuk membantu program ini,” ucap Heryawan ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (27/3).
Dia menuturkan, bantuan CSR ini bisa dilakukan secara langsung oleh perusahaan tersebut dengan membuat program yang mendukung untuk kelestarian dan keberadaan sungai Citarum. Atau berkoordinasi langsung dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Jabar yang banyak memiliki berbagai data mengenai lingkungan di Citarum.
”Saya kemarin sudah meminta kepada perusahaan BUMN PT Indonesia Power (PT IP) agar CSR yang dikeluarkan bisa disalurkan untuk program Citarum. Sebab, PT IP juga sangat tergantung dengan keberadaan sungai ini,” kata dia.
Pria yang akrab disapa Aher ini mengungkapkan, masalah pencemaran limbah dan sampah juga masih menjadi persoalan yang harus segera dibenahi bersama-sama. Bahkan ke depan, pihaknya akan mencoba membuat regulasi untuk membentuk Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) Komunal yang bisa digunakan untuk industri menengah dan kecil.
”Ipal Komunal ini bisa diwujudkan setelah ada regulasinya dan ini menjadi menarik untuk diusulkan agar pengelolaan limbah bisa terkontrol,” ucap dia.
Dia menambahkan, dalam pengelolaannya pihaknya akann mewajibkan industri-industri yang belum memiliki pengelolaan limbah secara memadai untuk diolah limbahnya di tempat pengelolaan Ipal Komunal ini.
“Mereka (Industri) nantinya harus bayar dan kalau ini bisa berjalan Insya Allah masalah limbah bisa teratasi,” tutur Aher.
Aher mengungkapkan, dirinya telah mencanangkan beberapa program untuk mengatasi masalah sungai Citarum. Yaitu dengan program Citarum Bestari (Bersih Hijau dan Lestari).
Menurutnya, program ini adalah termasuk skala super prioritas dengan dukungan anggaran yang memadai. Bahkan dari awal program ini di-lauching Heryawan telah merancang dengan sistematis. Pada intinya, langkah awal yang akan dilakukan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai dari 0 sampai dengan 20 kilometer.
Namun, dalam menjalankan program ini masih ada saja masyarakat dan para pengusaha yang masih kurang responsif dalam mendukungnnya. ”Untuk program awal itu sudah berjalan bahkan dinyatakan berhasil dengan membentuk komunitas yang dinamakan Eco Vilage di 126 desa di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan daerah hulu sungai,” jelasnya.
