bandungekspres.co.id – PT Pos Indonesia (Persero) dan 12 BUMN lainnya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk mewujudkan seamless logistic pada Sistem Logistik Nasional (Sislognas) disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno di Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (19/2).
Penandatangan MoU ini dilakukan Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono bersama pimpinan 12 BUMN lainnya, yakni Direktur Utama PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo S. Hardjito, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama Perum Damri Sarmadi Usman, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham Sakir Torik, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Bambang Eka Cahyana, Plt Direktur Utama PT Pelindo II Dede R. Martin, Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto, Direktur SDM Umum PT Pelindo IV Niken Probowati, Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro, Direktur Utama PT ASDP Danang S. Baskoro, dan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan Lukman Hidayat.
Gilarsi mengatakan, kesepahaman ini pada prinsipnya merupakan salah satu upaya BUMN menjalankan Sislognas dengan cara seamless. ”Dalam hal ini, karena Pos Indonesia berada dalam posisi punya jaringan di seluruh pelosok, kita berada di posisi sebagi fasilitator untuk terbangunnya seamless logistic,” kata Gilarsi.
Kerja sama ini, nantinya tetap business to business. Namun, lanjutnya, pihaknya menghindari terjadinya investasi sama yang dilakukan masing-masing BUMN. Misalnya, sama-sama investasi di pergudangan, transportasi, sistem teknologi informasi, dan lain-lain.
Dia meyakini pola seperti ini bisa memberikan improvement yang sangat signifikan. ”Ini semuanya business to business, bagaimana bisa membawa benefit untuk BUMN-BUMN melalui kebersamaan ini,” ujarnya.
Gilarsi memaparkan, melalui nota kesepahaman ini, ada sejumlah hal yang ingin dicapai. Pertama, paparnya, adalah sinergi BUMN ini diharapkan dapat menurunkan logistic cost nasional yang saat ini berada di kisaran 27 persen. ”Bagaimana ini bisa ditekan, sampai mungkin lima persen dalam lima tahun ke depan. Saya belum tahun apakah ini realistis, perlu didalami,” ujarnya.
