Perintahkan Kader Bentuk Majelis Islah

SDA Kirim Surat dari Penjara

bandungekspres.co.id – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali (SDA) tidak ingin partai yang dipimpinnya hancur pasca munculnya dua muktamar partai berlambang kakbah tersebut.

Setelah Menkumham Yasonna Laoly mengaktifkan kembali kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung, dia mengirimkan sepucuk surat yang berisikan pesan untuk kader PPP yang menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV di Ancol, Jakarta.

Dalam surat itu, SDA yang sedang mendekam di penjara menghadapi kasus korupsinya berpesan, jangan sampai PPP hancur. Surat itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Hasil Muktamar Jakarta, Epyadri Asda yang mendatangi arena Mukernas di Ancol, kemarin. ’’Beliau trenyuh dan tidak menginginkan partai hancur,” ujar Epyardi Asda kepada wartawan usai menyampaikan surat kepada Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi.

Anggota Komisi V DPR ini mengaku sebelum beranjak ke Hotel Mercure dia menemui SDA Kamis (25/2) pagi tadi di Rutan KPK cabang Guntur. Dalam pertemuan, mantan Menteri Agama itu menceritakan perkembangan soal kepengurusan PPP. Terakhir, sejumlah ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menghadap mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.

Epyardi mengatakan, bahwasanya SDA menerima keputusan pemerintah yang mengembalikan kepada kepengurusan Bandung. Dalam Muktamar itu SDA merupakan sang Ketua Umum. Artinya, dia masih memiliki tanggungjawab menyelesaikan konflik di partai Islam itu. ‎

Sepucuk surat diberikan SDA dengan tertuju, pertama kepada ketua DPP PPP hasil Muktamar Jakarta‎ dan kedua teruntuk mantan pimpinan Muktamar Surabaya. ‎ Dengan perihal pembentukan majelis islah PPP dan ditembuskan ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, berikut bunyi surat SDA:

’’Berkaitan dengan telah terbitnya surat keputusan Menkum HAM tentang pengesahan kembali pengurus hasil Muktamar Bandung pada 2011. Atas dasar itu, untuk mencapai islah yang sesungguhnya, kami (kepengurusan Muktamar Bandung) akan membentuk majelis islah PPP. Untuk itu kami mohon DPP PPP hasil Muktamar Jakarta dan ex Muktamar Surabaya mengirimkan lima orang personelnya merumuskan langkah-langkah konkret yang akan dicapai dalam rangka islah. Kami mohon saudara mengirimkan nama-nama kepada kami paling lambat Sabtu 27 Feburuari 2016,” tutur Epyardi membacakan surat SDA.

Tinggalkan Balasan