bandungekspres.co.id– Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menawarkan kepada eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) untuk mengikuti program Transmigrasi keluar Jawa.
Menurutnya, saat ini ada 139 kepala keluarga eks anggota Gafatar yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan uluran tangan pemerintah.
”Kita akan bina terlebih dahulu sebelum mereka terjun kemasyarakat atau mereka mengikuti program transmigrasi,” jelas Heryawan ketika ditemui disela-sela kunjungannya pada penampungan Eks anggota Gafatar di Cimahi kemarin (29/1). Heryawan menuturkan, tahun ini Jabar ada kuota transmigrasi sekitar 200 Kepala Keluarga (KK). Sehingga bila ada eks anggota Gafatar ingin bertransmigrasi maka akan ditawarkan secara sukarela.
Selain itu, apabila mereka ingin kembali ke masyarakat Pemprov Jabar akan tetap memberikan mereka kesempatan. Namun setelah terlebih dahulu dilakukan rehabilitasi dan pembinaan.
”mereka yang ingin ke kampung halamannya akan diayomi dan diberikan pelayanan terbaik dengan diberikan konseling dan pembinaan mental dan bimbingan agama,” ucap Heryawan.
Di bagian lain, pria yang akrab disapa Aher yersebut akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pengembalian aset atau harta, yang dimiliki para eks Gafatar asal Jabar di Kalimantan Barat.
”Soal itu (pengembalian aset), bukan dalam kapasitas provinsi. Tapi tentu kita bantu, apa yang mereka keluhkan, dan hak mereka di sana. Kita akan komunikasikan ke Kemensos,” ujar Heryawan usai mengunjungi eks anggota Gafatar di Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, kemarin (29/1).
Menurut pria yang akrab disapa Aher itu, mereka tidak akan selama berada di penampungan. Makanya mereka harus bisa kembali ke asal masing-masing. ”Apalagi anak-anak harus kembali ke sekolah,” ungkapnya.
Usai berbincang dengan eks Gafatar, Aher langsung menuju mesjid yang ada di lingkungan BPSBR untuk melaksanakan salat Jumat bersama sejumlah eks anggota Gagatar.
Di bagian lain, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat Agus Hanafi menilai, keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat dalam pembentukan organisasi masyarakat (Ormas), membuatnya tumbuh subur di Indonesia.
