bandungekspres.co.id– Sejauh ini, keberadaan Pasar Modern di kota Cimahi dinilai belum memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Karenanya, DPRD Kota Cimahi meminta agar tidak ada lagi pemberian izin baru pendirian mini market.
Menurut Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cimahi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cimahi Kolonel (purn) J. Muchlisin, Keberadaan mini market di Kota Cimahi sudah mencapai titik jenuh. ”Dari 140 lebih mini market di Cimahi, 70 diantaranya masih bermasalah, karena ada yang belum berizin dan yang izinnya sudah tidak berlaku, karenanya kami akan mendesak agar dilaksanakan moratorium pendirian mini market baru di Kota Cimahi,” terangnya, Kamis (29/1) kemarin.
Menurut Muchlisin, selain soal keberadaan mini market, Komisi II juga akan meminta aparat berwenang untuk melakukan penertiban atas keberadaan mini market yang tersebar di Kota Cimahi, karena selain sudah mencapai titik jenuh, dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan pedagang tradisional.
Baca Juga:Damaikan Negara-Negara Timur TengahTraveling Sekaligus Mengajar di Sekolah Pelosok
Kondisi yang terjadi saat ini, harga-harga di mini market tidak jauh berbeda dengan harga barang yang dijual oleh para pedagang biasa atau toko dan glosir.
”Biasanya distribusi barang yang dihasilkan produsen melalui mata rantai distributor, agen, grosir baru kepada pedagang dan konsumen, tetapi yang dilakukan mini market tidak demikian, dari produsen terkadang langsung disalurkan ke mini market, tetapi harga barang yang dijual tidak lebih murah, malahan sama dengan harga di pasar tradisonal, ini akan mengganggu persaingan pedagang pasar tradisional atau pedagang kecil,” tuturnya.
Dikatakan Muchlisin, untuk mengetahui secara persis keberadaan dan aktivitas pasar moden tersebut, Komisi II DPRD Kota Cimahi pada hari ini akan memanggil pihak manajemen pasar modern yang beroperasi di Kota Cimahi. Tujuannya, agar bisa mengetahui secara jelas kebijakan yang dilakukan oleh manajemen pasar modern tersebut. ”Jika memang keberadaan mini market tersebut tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota Cimahi, hal itu harus dilakukan evaluasi lagi,” pungkasnya. (bun/asp)