Gedung Baru Jadi Contoh Integritas

 Saat Peresmian, Hanya Megawati, Mantan Presiden yang Absen

bandungekspres.co.id – Harapan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki gedung sendiri yang lebih representatif akhirnya terwujud, setelah 12 tahun lembaga antikorupsi itu berdiri. Kemarin, peresmian gedung dwiwarna tersebut dilakukan langsung Presiden Joko Widodo.

Presiden menitipkan sebuah harapan bahwa momentum peresmian gedung baru tersebut dapat memberikan semangat baru. ”Tapi, semangat baru saja tidak cukup, perlu ditopang kapasitas kelembagaan yang kuat, perlu ditopang juga potensi SDM yang kuat,” tuturnya pada acara peresmian di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat menyampaikan harapannya tentang perlunya KPK meningkatkan sinergi pemberantasan korupsi antarlembaga penegak hukum. Dia menekankan bahwa pemberantasan korupsi di tanah air bukan saja membutuhkan KPK yang kuat. Tapi, juga institusi kepolisian dan kejaksaan yang kuat pula. ”Ego sektoral seringkali hanya akan menghambat keberhasilan pemberantasan korupsi. Tujuan kita kan hanya satu, bagaimana memberantas korupsi secara lebih efektif,” ingat Jokowi.

Harapan terakhir yang disampaikan presiden itu disambut Ketua KPK Agus Rahardjo. Selaku pimpinan KPK, dia menyatakan kalau ingin mewujudkan ”rumah baru” yang ada untuk menjadi rumah yang bisa memberikan contoh tentang akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. ”Dengan terus bekerja keras meningkatkan kebersamaan demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi,” katanya.

Nantinya, target pencapaiannya tersebut akan diukur melalui peningkatan indeks perkara (IPK) korupsi. ”IPK kita masih 34, sementara Malaysia sudah 50. Semoga ini bisa meningkat seperti negara lain,” jelasnya. Menurutnya, negara harus mencapai target angka 50 karena menurutnya negara tidak ada yang tidak sejahtera untuk IPK tersebut.

Dia kemudian menyinggung tentang proses awal pembangunan gedung KPK yang berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi tersebut. Yaitu, tidak bisa dilepaskan dari derasnya desakan publik lewat gerakan Saweran KPK atau Koin untuk KPK, pada 2012 lalu. Presiden SBY kemudian menguatkan gerakan tersebut dengan menyampaikan pidato yang berisi dukungan pada KPK.

Dari situlah, anggaran pembangunan gedung baru yang telah diajukan sejak 2008, akhirnya disetujui DPR. ”Sebuah keinginan dan niat dari seluruh lapisan masyarajat yang mendukung KPK demi berdirinya gedung ini,” katanya.

Tinggalkan Balasan