bandungekspres.co.id– Sidang lanjutan Mahkamah Kehormatan Dewan Bakal berlanjut hari ini. terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran etik kali ini, Setya Novanto, dijadwalkan hadir pada sidang tersebut. Partai asal Setnov, Golkar, tampak masih mencoba mengkritik sidang yang menentukan nasib mantan bendahara umumnya itu.
Hal itu tampak dari sejumlah pernyataan Sekjen Partai Golkar kubu Munas Bali Idrus Marham. ”Kita tahu, dari pertemuan yang ada itu banyak yang terlalu mendramatisir,” ujar Idrus saat ditemui usai Rakor di KPU kemarin (6/12). Dia mencontohkan soal pencatutan. Di rekaman tersebut, tutur Idrus, Setnov tidak pernah mencatut presiden ataupun wapres.
Begitu pula soal permohonan sharing saham. ”Ini drama politik yang dipertontonkan oleh bangsa, dan saya mengimbau hentikan cara-cara yang tidak bermartabat itu,” lanjutnya. jangan sampai karena kebencian, setnov diperlakukan tidak adil.
Idrus juga membantah soal adanya upaya Golkarmelindungi Setnov. Menurut dia, pihaknya tidak punya wewenang untuk menjustufikasi proses yang ada di MKD. Hanya, dia meminta agar proses sidang etik itu juga memenuhi etika yang berlaku di negara ini. etika yang dia maksud adalah sidang MKD yang seharusnya berlangsung tertutup sesua UU MD3.
Sidang MKD yang menghadirkan Setnov bakal berlangsung siang ini. hbanyak pihak berharap setnov bisa berlaku jujur dan menjelaskan pertemuan itu apa adanya. ”Saya yakin dia akan menjelaskan semua yang dia ketahui, tentu saja versi pak Novanto,” ujar Direktur Populi Center Nico Harjanto.
Sementara itu, Koordinator Perempuan Indonesia Antikorupsi Ririn Sefsani menyebutkan bahwa skandal yang diduga melibatkan Setya Novanto ini sangatlah merusak moral dan etika bangsa kita. Khususnya bagi generasi muda. Fokus keprihatinan ini lebih mengarah pada hilangnya integritas dari pemimpin Indonesia.
”Tindakan yang mempermalukan dan mencoreng kehormatan lembaga tertinggi negara, merendahkan moran dan martabat bangsa,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, kemarin (6/12).
Sehingga, PIA pun berharap bahwa proses sidang MKD ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Meski, pihaknya pun khawatir proses sidang tersebut akan adil, sesuai dengan hak rakyat, dan mampu mengembalikan wajah dewan perwakilan rakyat yang sebenarnya.
